Perubahan iklim (climate change) sudah terlalu sering dibicarakan orang. Pakar iklim di Indonesia bahkan telah menyiapkan beberapa konsep bagaimana upaya-upaya mitigasi agar dampak perubahan iklim dapat dikurangi. Mengingat bahwa dampak dari perubahan iklim sekarang ini sangat luar biasa.
Kita merasakan bagaimana panasnya suhu udara di perkotaan pada musim kemarau, bagaimana dampak dari kenaikan muka air laut bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, bagaimana dampak di sektor kehutanan, pertanian, peternakan dan sektor kesehatan. Bahkan pola hujan yang sangat tidak menentu ini akan membuat sistem persediaan air (water supply) menjadi sangat terganggu. Masyarakatlah yang nantinya sebagian besar akan merasakan dampak negatif dari perubahan iklim ini.
Perubahan iklim global merupakan fenomena global dan penyebabnya bersifat global yaitu kegiatan manusia yang ada di seluruh belahan dunia yang satu ini. Dampaknya pun bersifat global, sehingga upaya penanganannya juga harus menyeluruh dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang agaknya saling tidak akur dalam merumuskan hak dan kewajibannya masing-masing.
Mengapa bisa terjadi? Beberapa alasannya antara lain: (a) setiap negara mempunyai peran dalam menyumbang GRK (Gas Rumah Kaca) yang tidak sama. Bahkan laporan dari UNEP GRID (2006) menyatakan bahwa Cina sebagai penyumbang emisi GRK yang paling tinggi, tidak mau disalahkan begitu saja, karena setiap negara memiliki data emisi yang tidak selalu sama. (b) Dokumen Protokol Kyoto (1995) yang telah diratifikasi kecuali AS dan Australia pada saat ini dianggap telah gagal dalam mengurangi emisi GRK, sehingga proses pemanasan global berjalan terus bahkan berlangsung jauh lebih cepat dari skenario yang dirumuskan. Diperkirakan suhu bumi ini meningkat menjadi sekitar 40 derajat Celsius pada tahun 2100 nanti. Dan (c) mekanisme perdagangan karbon (carbon trading) dan mekanisme pembangunan bersih (Clean Development Mechanism, CDM). Hampir setiap negara tidak melaksanakan dengan tertib, bahkan program-program aksi mengurangi emisi GRK tidak di”support” oleh keuangan masing-masing negara yang cukup memadai.
Pada UNFCCC di Bali kemarin, Indonesia sebagai tuan rumah telah membawa tujuh agenda besar dalam beberapa sidang yaitu adaptasi, mitigasi, CDM, mekanisme pendanaan, pengembangan teknologi dan kapasitas, pengurangan deforestasi dan degradasi, serta pasca 2012 atau pasca Protokol Kyoto. Strategi inovatif yang menyangkut adaptasi (adaptasi ekologis) dan mitigasi serta CDM serta pengembangan teknologi dan ”capacity building” berjalan relatif lancar. Masalah yang sangat krusial adalah masalah alih teknologi dan mekanisme pendanaan. Alotnya perundingan disebabkan karena negara-negara berkembang mendesak agar negara maju tidak hanya membuat komitmen, tetapi komit dengan pendanaan (bantuan) bidang alih teknologi, adaptasi dan mitigasi bencana akibat perubahan iklim.
Jadi, posisi negara berkembang sangat lemah, di satu sisi diharuskan menurunkan laju emisi GRK sesuai dengan target yang diajukan negara maju dan ini mempunyai risiko yang sangat berat bagi perekonomian negara-negara berkembang. Bagaimana Indonesia mampu menurunkan emisi terutama dari sektor strategis seperti transportasi, pertanian dan kehutanan, serta migas dalam rangka pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Namun, pada saat delegasi Indonesia mengajukan konsep REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation in Developing Countries) agaknya mendapatkan tekanan politik terutama dari negara-negara AS, Jepang dan Australia. Mereka ingin agar mekanisme REDD dikaji lebih seksama. Memang setelah membaca dengan seksama konsep REDDnya, agaknya masih memuat kelemahan-kelemahan yang harus disempurnakan. Antara lain tentang metodologi, kelembagaan dan mekanisme pasar (reward and punishment policy).
”Bali Road Map” adalah istilah yang populer setelah sidang UNFCCC hampir ditutup. Road map adalah ”peta” yang menjelaskan bagaimana sistem dan strategi dalam menyikapi perubahan iklim global pasca Bali. ”Bali Road Map” pasti akan menyisakan banyak pekerjaan rumah yang kalau pemerintah tidak serius akan berakibat fatal terhadap posisi Indonesia dalam konvensi perubahan iklim di sidang tahun 2008 di Kopenhagen, Denmark. Agaknya posisi Pemerintah Indonesia saat ini harus mempunyai ”bargaining position” yang strategis agar konsep REDD disempurnakan, teknologi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dikembangkan dengan melalui penggalian/aktualisasi kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan, aplikasi teknologi yang eko-efisiensi dan pengembangan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dengan sistem pendanaan yang jelas melalui BAPPENAS dan dukungan departemen terkait serta Perguruan Tinggi/Badan Penelitian. Rencana-aksi nasional pengurangan emisi GRK dan Perubahan Iklim harus segera diagendakan dan direalisasikan dengan pendanaan yang memadai dan berkesinambungan.
(Penulis, Dosen Fakultas Geografi UGM-Pengelola Program MSc DD UGM-ITC, Belanda)-z.
