Rancangan APBN 2008 ternyata mengandung sejumlah risiko yang harus diantisipasi pemerintah dan akan dikhawatirkan menimbulkan kompilasi terhadap pengelolaan anggaran tahun depan. Salah satu risiko yang timbul karena ada potensi bencana alam dan bencana lingkungan lainnya, yang diperkirakan akan terjadi selama tahun 2008.
Bayangkan saja, betapa tersedotnya anggaran belanja pemerintah di tahun-tahun bencana, sejak gempa bumi dan tsunami di NAD (26 Desember 2004) hingga gempa bumi di DIY-Jawa Tengah (27 Mei 2006). Anggaran penanggulangan bencana untuk membangun kembali wilayah NAD hampir menyedot Rp 45 triliun.
Sedang di DIY-Jateng hampir Rp 29 triliun kerugiannya. Belum lagi anggaran penanganan untuk bencana Lumpur Lapindo senilai Rp 10 triliun lebih. Padahal ada gempa bumi Pangandaran, Bengkulu dan kini angin ribut atau puting beliung serta banjir di pelbagai kota dan juga tanah longsor di Karanganyar Jateng.
Kerugian fisik akibat bencana alam, dapat dihitung dan dibangun kembali. Namun dampak non-fisik seperti traumatik, kehilangan mata pencaharian, jumlah anak yatim piatu dan masalah sosial lain, masih belum selesai. Dan semua itu memerlukan alokasi dana yang tidak sedikit. Dan ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sekejap.
Pemerintah Indonesia melalui Bappenas sejak Januari 2007 telah meluncurkan program nasional yakni Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) yang diikuti RAN PRB di daerah (RAD PRB). Tujuan utamanya program ini adalah terwujudnya masyarakat yang tangguh dalam menghadapi ancaman bencana.
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana harus segera diprogramkan dan diimplementasikan di daerah sebagai amanah dari UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jadi, bagaimana mengintegrasikan program-program pengurangan risiko bencana di daerah ke dalam pelbagai kegiatan/sektoral adalah suatu keharusan? Sehingga di sini diperlukan dana/anggaran yang memadai. Dari pada dana investasi pembangunan akan segera musnah bila terjadi bencana alam seperti sekarang ini.
Jadi, analisis risiko bencana merupakan analisis potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harga dan bahkan gangguan terhadap kegiatan masyarakat. Apabila suatu wilayah telah melakukan analisis risiko bencana, maka dapat dibuatkan skala prioritas daerah mana yang harus diantisipasi dan dilakukan upaya mitigasi bencana, agar nilai risiko dapat diminimalisasi. Sayang, kebanyakan di antara kita mudah melupakan suatu bencana yang terjadi di waktu lampau. Padahal secara geomorfologis-kebencanaan, bencana masa lampau akan terulang kembali pada masa mendatang.
Menjadi menarik dalam wawancara televisi, Bupati Karanganyar Hj Rina mengungkapkan bila pihaknya telah selalu mengingatkan warga di wilayahnya untuk tanggap bencana. Namun kebetulan, kawasan yang sekarang longsor ini luput dari prediksinya. Tanpa menyebut alasan jelas, Bupati Karanganyar menyebut tidak memperkirakan kawasan tersebut akan longsor. Jika dirunut, jawaban itu tidaklah salah karena ia mengingatkan warga berdasar kondisi fisik yang tampak sekarang saja.
Padahal potensi bencana dapat dianalisis melalui pelbagai pendekatan. Pendekatan sejarah kejadian masa lampau, kondisi kekinian dan analisis kecenderungan serta peluang terjadi di masa mendatang. Kita memasuki zaman geologi kuarter yang dalam pelbagai literatur ditandai dengan makin meningkatnya frekuensi bencana alam dan makin banyak penduduk yang rentan terhadap bencana (vulnerable people). Ini tentu karena faktor-faktor kepadatan penduduk, kemiskinan dan faktor sosial budaya serta menurunnya nilai-nilai kearifan lokal.
Lantas, bagaimana potensi bencana tahun 2008? Potensi itu antara lain (1) meningkatnya frekuensi gempa bumi yang merusak dan menimbulkan tsunami. SMS dari BMG menyebutkan, gempa di atas 5,5 SR makin sering terjadi. (2) Akibat meningkatnya frekuensi seismisivitas, maka akan diikuti dengan gejala vulkanisme yang ditandai dengan meningkatnya letusan gunung api, misal Anak Krakatau. (3) Dampak perubahan iklim (climate change) dan gejala La-Nina tahun 2008 berupa meningkatnya air laut yang menyebabkan banjir di wilayah pantai, frekuensi hujan dengan intensitas sangat tinggi. Seperti banjir di Jakarta 1999, 2001 dan 2006 akibat intensitas hujannya rata-rata di atas 200 mm/hari yang seharusnya didistribusikan selama sebulan. (4) Kerusakan hutan/degradasi lahan dan deforestasi menyebabkan banjir bandang (flash flood) dan inundasi di daerah perkotaan akibat terganggunya sistem drainase kota. (5) Bencana angin ribut (hujan lebat disertai angin kencang) dengan kecepatan di atas 110 km/jam makin sering terjadi akibat perbedaan tekanan udara dan perubahan penggunaan lahan, terganggunya neraca energi dan air. (6) Kebakaran hutan dan lahan gambut selama musim El-Nino. Serta kemungkinan bencana akibat kegagalan teknologi (technological disasters) karena rendahnya faktor keamanan, kecerobohan dan minimnya penguasaan teknologi canggih.
Mengelola risiko bencana adalah mutlak, bila tak ingin anggaran pemerintah tersedot habis untuk penanggulangan bencana. Model pengelolaan konvensional yang reaktif harus segera ditinggalkan menuju pengelolaan risiko pro-aktif. Program pengurangan risiko bencana sebelum terjadi harus berbasis dan mengakar pada masyarakat dengan didukung dana memadai. Pusat riset kebencanaan di universitas/PT, Litbang Departemen serta LSM harus dapat diimplementasikan langsung ke masyarakat atau melalui pendidikan kebencanaan formal maupun non-formal. Sekolah perlu Komite Sekolah untuk Pengurangan Risiko Bencana, masyarakat perlu membentuk Community Disaster Risk Management Group, Pramuka dan lainnya. Agaknya, UNESCO, Badan Keswadayaan Masyarakat Nasional maupun melalui CSR BUMN/BUMD dan swasta lain, mau membantu.
Oleh : Dr Sudibyakto
